Rabu, 20 April 2011

Pusat Didesak Bantu DKI Batasi Produksi Kendaraan

>> Ferry Marpaung
Jakarta, SBN---Direktur Eksekutif Komite Pemantau dan Pemberdayaan Parlemen Indonesia (KP3I), Tom Pasaribu mendesak pemerintah pusat membantu Pemprov DKI Jakarta dalam mengatasi kemacetan lalu lintas yang kerap terjadi di ibu kota.
Caranya, dikatakan Tom, harus ada political will alias keberanian politik dari pemerintah pusat untuk meminta kepada semua agen tunggal pemegang merek (ATPM) agar membatasi produksi kendaraan bermotornya.
"Saya kira pemerintah pusat harus berani memberikan pembatasan atas produk baru merek kendaraan kepada semua perusahaan otomotif. Kalau keluarnya merek kendaraan baru terutama roda empat tidak dibatasi jangka waktunya, ya jangan lagi menyalahkan pemerintah daerah kalau terjadi kemacetan berkepanjangan," tegas Tom Selasa (12/4).
Tom menjelaskan, semua wacana yang dicanangkan Pemprov DKI, seperti membatasi tahun kendaraan yang boleh masuk Jakarta, memberlakukan tarif parkir progresif, nomor ganjil genap dan lain sebagainya tidak akan berjalan optimal jika pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Perindustrian dan Kementrian Perdagangan tidak pernah berani memberlakukan pembatasan terhadap ATPM.
"Pemerintah pusat memang harus membantu pemerintah DKI untu mengatasi kemacetan. Yang bisa dilakukan Pemprov DKI itu, ya hanya menyelamatkan arus lalu lintas saja, karena membuat jalan baru saat ini sangat tidak memungkinkan di Jakarta," tutur Tom.
KP3I juga mendesak DPRD DKI Jakarta terus mendorong menyuarakan pembatasan kendaraan bermotor oleh pemerintah pusat terhapad ATPM. "Bagaimana DKI bisa membatasi tahun kendaraan yang boleh masuk Jakarta kalau merek kendaraan baru terus dikeluarkan. Rakyat pasti akan iri karena DKI hanya akan dituding pro kalangan pengusaha dan tidak berpihak pada rakyak kecil," katanya.
Tom juga berharap DPRD DKI juga mendorong eksekutif membangun sistem transportasi massal yang lebih baik. Berdasarkan data yang ada, jumlah kendaraan roda dua dan roda empat di Jakarta saat ini terdapat sekitar 11 juta unit. Jumlah ini sangat tidak seimbang dengan pertumbuhan jalan yang hanya bertambah satu persen setiap tahun.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar