Sabang, SBN---Padahal dengan banyaknya kritikan, pembangunan rumah ketua DPRK dan Mushalah DPRK tersebut bisa dapat cepat di manfaatkan, sesuai dengan fungsi pembangunan tersebut, tanpa ada kritikan, daerah tak akan maju, begitu juga dengan pelaksanaan pembangunan di Kota Sabang, harus transportasi pada masyarakatnya, mana pembangunan jangka pendek-menengah dan jangka panjang, begitu juga dengan musrembang yang dilakukan oleh dua kecamatan Sukajaya dan Sukakarya, Camat harus jeli dan dapat membedakan program kerjanya, mana pembangunan yang sangat mendesak untuk masyarakat itu yang harus diutamakan terlebih dahulu dan yang belum mendesak sama sekali lebih bagus di pending terlebih dahulu dan dimasukkan dalam program kerja tahun mendatang termasuk juga dengan program kerja dinas yang ada di Kota Sabang, mana yang sangat mendesak atau yang dibutuhkan masyarakat itu yang harus diprogramkan sehingga menjadi program kerja tepat sasaran, kalau ada program kerja diluar dari musrembang atau diluar dari KUA-PTTA perencanaan lebih bagus ditolak seperti proyek aspirasi rakyat, kecuali proyek aspirasi rakyat itu sangat mendesak untuk kepentingan masyarakat luas bukan untuk kepentingan masyarakat seorang, kata ketua HIPSI kelahiran Kota Sabang pada wartawan Suara Buruh Nasional terbitan Medan.
Dan menyangkut dengan pertanyaan wartawan SBN tadi, memang Sabang banyak uang di duga setahun ± 1 Miliar untuk mayarakat sabang yang jumlah penduduk ± 30.000 jiwa, tapi mengapa Sabang masih terlihat seperti biasa dan belum ada terlihat sebuah kemajuan untuk dimasa depan.
Kata ketua HIPSI kelahiran Sabang memang dilihat sabang berbeda dengan daerah-daerah lain, jumlah penduduknya yang melebihi dari Sabang yang berjumlah 30.000 jiwa, jumlah kecamatan melebihi dari dua, begitu juga jumlah dana APBK nya sama seperti sabang bisa maju serta tersedianya luasnya lapangan pekerjaan untuk masyarakatnya dan kenapa sabang tidak bisa melihat contoh dari daerah-daerah lain.
Padahal Sabang yang di banggakan dengan dua poteni unggulannya wisata dan free port, yang sudah berjalan sebelas tahun, tapi Free port Sabang di duga tidak berjalan, sedangkan BPKS ( Badan Pengusahaan Kawasan Sabang ) yang di tunjuk oleh Pemerintah pusatsebagai pengelola pelabuhan dan perdaganganbebas Sabang, di duga tak mampu mengembangkan pelabuhan bebas Sabang, apa lagi untuk mengeksenkannya, juga tidak terlihat sedikitpun, yang nampak dan yang ada tercipta Ratusan Buruh TKBM dan Buruh pekerja kasar bangunan terjept dengan minimnyalapangan pekerjaan.
Buruh- buruh tersebut meminta pada si pengelola Pelabuhan Bebas Sabang yaitu BPKS, hanya lapangan pekerjaan, tapi ini pun tidak mampu di tiadakan atau di sediakan, jangankan luasnya lapangan pekerjaan, kecilpun tidak mampu disediakannya kalau dilihat dari visi dan misi BPKS, bagaikan melebihi manisnya induk gula, yaitu BPKS dijadikan “Motor Penggerak Perekonomian Rakyat Aceh” 11 tahun BPKS mengelola pelabuhan sabang di duga tak mampu untuk membuktikan pada masyarakat sabang dan sampai berapa tahun lagi masyarakat sabang harus menunggu bukti nyata misi dan visi yang dibuat oleh BPKS itu kata HIPSI.
Kalau dilihat dari kaca mata politik uang APBN yang diberikan kepada BPKS selama 11 tahun sudah diatas satu triliun lebih, tapi mengapa sabang masih tetap begini bila dibanding dengan uang yang diberikan di duga tidak sesuai dengan kondisi keadaan sabang saat ini. Tingkat lapangan kerja untuk masyarakat sabang saja diduga tidak mampu di tiadakan.
Menurut ketua HIPSI (Himpunan Insan Pers Seluruh Indonesia) Kota Sabang pengadaan kenderaan dan beli tanah masyarakat disana sini itu belum penting terkecuali ganti rugi tanah masyarakat untuk pelebaran jalan, sedangkan tanah yang sudah cukup banyak dibeli BPKS mau di bangun apa dan untuk dibuat apa karna selama tanah milik masyarakat di beli sama BPKS. Sampai saat sekarang ini “Terus terlantar” kalau untuk investor mana investornya karna sampai saat ini tahun 2011 investorpun tidak ada yang masuk sabang untuk menanamkan investasinya padahal kalau dilihat BPKS sudah cukup besar mengeluarkan uang untuk beli tanah sebesar Rp 420 miliar lebih, kata hispsi itu belum penting lebih bagus uang yang Rp 420 miliar itu untuk menyiapkan semua sarana prasarana infrastruktur di pelabuhan bebas sabang kata ketua HIPSI Kelahiran Sabang.
Pembangunan BPKS
Maka itu Hipsi Kota Sabang berharap kepada BPKS dalam melakukan pembangunan di Kota sabang hari ini hingga sampai dimasa mendatang alangkah baiknya berkoordinasi sesama pemerintah daerah, supaya jangan terjadi tumpang tindih bangunan Hipsi Kota Sabang berharap kepada BPKS dapat mengutamakan dahulu pembangunan jangka pendek dengan adanya pembangunan jangka pendek dapat menampung tenaga kerja yang sekaligus mengurangi angka pengangguran di Kota Sabang termasuk dengan pemerintah daerah sendiri membuat sebuah program kerja harus yang tersentuh dengan keinginan dan permintaan masyarakat sehingga dapat menjadi program kerja tepat sasaran pengembangan wisata sabang lebih baik karena sektor wisata sabang adalah sektor unggulan kebanggaan sabang begitu juga dengan sektor pertanian- perkebunan-perikanan itu harus diawasi dengan matang, seperti bantuan boat untuk para nelayan kalau hipsi Kota Sabang melihat sudah cukup banyak boat yang diberikan pada nelayan dan apakah ada hasilnya untuk meningkatkan taraf hidup untuk kesejahteraannya termasuk pula bantuan yang diberikan kepada masyarakat petani-perkebunan dan peternakan baik batuan langsung maupun bantuan melalui proposal perlu adanya pengawasan yang ketat yang menyangkut dengan bantuan tersebut agar jangan sampai di salahgunakan oleh sipenerima justru itu perlu adanya tim pengawasan yang bertangung jawab karna bantuan yang disalurkan sudah cukup banyak kepada mereka tanpa ada dilakukan evaluasi dilapangan termasuk bantuan kepada koperasi-koperasi di Kota Sabang sudah cukup banyak bantuan baik dari ABPK APBN APBA dan BRR. Termasuk ada 6 koperasi nelayan yang dibantu oleh “PUM BELANDA Rp 2,5 Miliar per Unit Koperasi Nelayan”. Apakah ada membawa keberhasilan jawab nya .....................
Tidak ada komentar:
Posting Komentar